KATANTT.COM---Komisi IX DPR RI turun langsung ke Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 tetap berjalan di tengah situasi tanggap darurat.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto didampingi Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana yang mengungsi di Kabupaten Manggarai pada Selasa (18/8/2026).
DPR RI dan Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada 21 April 2026 hari ini. Hari Kartini dan jelang Hari Buruh 2026, jadi momentum bersejarah diakuinya perjuangan para PRT dan pengakuan hak PRT yang sebelumnya telah mereka perjuangkan secara panjang dan melelahkan, selama 22 tahun.
KATANTT.COM---PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperkuat infrastruktur energi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan pelat merah tersebut berencana membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) terbesar di NTT yang berlokasi di Maumere, Kabupaten Sikka.
KATANTT.COM---Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa, mengusulkan pembangunan fasilitas storage atau penampungan BBM (Terminal BBM) baru di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Usulan strategis ini disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Labuan Bajo, Kamis (9/4/2026).
KATANTT.COM---Komisi XII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Hotel Crowne Plaza, Labuan Bajo, pada Kamis (9/4/2026).
KATANTT.COM---Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Andreas Hugo Parera (AHP), kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Melalui aspirasinya, sebuah sumur bor kini resmi beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih warga Kampung Mberheleng, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.
KATANTT.COM---Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Andreas Hugo Pareira (AHP), kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan di Nusa Tenggara Timur. Melalui dana aspirasi, legislator senior ini menyalurkan bantuan sebesar Rp150.000.000 untuk kelanjutan pembangunan Gereja di Stasi Santo Yosep Cangkang, Paroki Lando, Keuskupan Labuan Bajo.
KATANTT.COM---Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Komisi XIII DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Rabu (12/11/2025).
KATANTT.COM---Keluarga Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Julie Sutrisno Laiskodat (JSL) kembali menunjukkan komitmen nyata mereka terhadap kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program beasiswa penuh bagi putra-putri terbaik dari 22 kabupaten/kota di provinsi ini.
Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak berjalan mulus. Sebanyak Rp 36 miliar dana PIP bagi pelajar SMA di NTT terpaksa harus kembali ke kas negara karena tak kunjung dicairkan.
Komisi III DPR RI menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah mengungkap dugaan kasus korupsi penggelapan aset dengan menyasar Tanah Pagar Panjang milik Keluarga Konay yang telah memiliki putusan hukum sejak 1951. Apalagi, Tanah Pagar Panjang ini pernah dieksekusi Pengadilan Negeri Kupang pada 8 September 1997.
Pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan (UUK) No. 41 Tahun 1999, yang sedang berlangsung pada pertengahan tahun 2025 di Komisi IV DPR RI ini, merupakan momentum penting untuk mengakhiri tata kelola hutan sejak era kolonial. Koalisi masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut UUK lama dan mendesak DPR RI membentuk UUK baru yang lebih adil dan melindungi ekosistem hutan.
Revisi Undang-Undang Kehutanan (UUK) yang tengah dibahas DPR RI menjadi momen penting untuk mengakhiri warisan kolonial dalam tata kelola hutan Indonesia. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan paradigma lama yang memandang hutan sebagai komoditas negara semata. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dinilai tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas dan konflik kehutanan saat ini. Pakar Kehutanan bahkan menyebut UUK bias daratan dan tidak memiliki perspektif pulau-pulau kecil (kepulauan).
Komisi III DPR RI menjadwalkan untuk memanggil Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pada Kamis (22/5/2025).